JURNAL : Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Type file : Docx / Pdf
Code file : [ har19mdr18 ]

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 4 Banjar. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif  deskriptif  dimana pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, obsevasi dan studi dokumen. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai beberapa narasumber diantaranya : Kepala Sekolah dan Bendahara BOS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS sudah berjalan cukup baik, yaitu adanya kesesuain aturan dan petunjuk teknis penggunaan dan pelaksanaan dana BOS dengan realisasinya, serta pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS kepada sekolah, Dinas Pendidikan Kota Banjar dan Dinas Pendidikan  Provinsi  Jawa  Barat.  Fakta  ini  menunjukkan  bahwa  sekolah  telah  melakukan proses pengelolaan dana BOS sesuai dengan aturan pemerintah atau petunjuk teknis dalam pengelolaanya sehingga tercipta akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 4 Banjar. Ada saling keterkaitan antara transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dapat mendorong peningkatan akuntabilitas Pengelolaan dana BOS. Sedangkan akuntabilitas public akan sulit terlaksana tanpa adanya transparansi.

Keywords: Pengelolaan Dana BOS, Transparansi, Akuntabilitas

  1. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Undang-undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003).

Pendidikan yang bermutu akan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas dan kompetitif. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan upaya peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan dan semua pilar, mulai dari sarana dan prasarana yang  memadai,  lingkungan sekolah  yang  kondusif,  sumber  daya  guru  yang berkualitas, pendanaan pendidikan yang transparan dan akuntabel serta peran serta masyarakat yang perlu ditingkatkan untuk bekerjasama kearah kualitas pendidikan yang lebih baik.

Berbicara mengenai peningkatan kualitas pendidikan tidak lepas dari berbagai faktor pendukung  tercapainya  kualitas pendidikan  yang baik, salah satunya adalah dana pendidikan atau anggran pendidikan. Peran pendanaan pendidikan sangat menentukan tercapai atau tidaknya proses pencapaian tujuan pendidikan. Karena pada hakikatnya mutu pendidikan akan berbanding lurus dengan biaya pendidikan yang dikeluarkan. Dalam proses pencapain tujuan pendidikan pasti menggunakan komponen utama berupa bahan, alat serta  tenaga.  Biaya  pendidikan  merupakan  hal yang harus dikeluarkan untuk tiga komponen tersebut. Biaya pendidikan merupakan unsur terpenting dalam lembaga pendidikan seperti sekolah,  baik  sekolah  yang  dikelola  pemerintah maupun  sekolah  yang  dikelola  oleh  swasta atau yayasan. Tuntutan efektivitas dan efisiensi dalam pencapain tujuan pendidikan dan ketersedian dana terbatas,  maka  semua  biaya   yang  dikeluarkan dalam proses pendidikan harus dicatat dan dikelola dengan  baik.  Pembiayaan  pendidikan  yang terkelola dengan baik akan dapat mengoptimalkan layanan pendidikan kepada konsumen pendidikan. Baik konsumen internal (siswa, guru, staf dan karyawan yang terlibat) dan konsumen eksternal (wali murid, masyarakat dan pemerintah).

Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendanaan pendidikan diperoleh dengan mengalokasikan dana pendidikan pada APBN maupun APBD. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS Pasal (49)

mengamanatkan  bahwa  dana  pendidikan  selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan  minimal 20%  dari APBD.Tetapi amanat ini tidak sertamerta berjalan dengan utuh.Biaya pendidikan yang sudah mencapai 20% dari anggaran APBN ataupun APBD awalnya bagaikan kabar gembira bagi dunia pendidikan tetapi  realisasinya  dilapangan  sejauh  ini  masih abu-abu.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal (51) dana pendidikan dapat bersumber dari:

a.  Pemerintah (pusat dan daerah)

b.  Peserta didik (orang tua atau wali murid)

c.  Masyarakat / dunia usaha

d.  Bantuan pihak  asing yang tidak mengikat (hibah)

e.  Swadana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasionalpasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkanbahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya  wajibbelajar  minimal  pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya,sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakantanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikanpemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanatundang- undang tersebut adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajibmemberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkatpendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat Sesuai  dengan  amanat  undang-undang  tersebut pemerintah dalam upaya menjamin terselenggaranya  wajib  belajar  maka  pada  tahun 2005 sebagai  salah satu upaya pelaksanaan
program wajib belajar 9 tahun pemerintah melakukan suatu terobosan dalam bidang pembiayaan pendidikan yang diberi nama dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS merupakan  program  pemerintah  yang  pada dasarnya adalah untukpenyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikandasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Dana bantuan operasional sekolah awalnya merupakan suatu bentuk kompensasi dari kenaikan bahan bakar minyak, dan pada tahun 2005 dikeluarkan dana sebesar Rp 6.2 triliun dibagikan kepada  hampir  semua  sekolah  di  seluruh Indonesia. Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan   pendidikan   dalam   rangka   wajib belajar 9tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaianStandar Pelayanan Minimal (SPM) pada satuan pendidikan – satuanpendidikan  yang  belum  memenuhi  SPM, dan  pencapaian  Standar  NasionalPendidikan (SNP) pada satuan pendidikan – satuan pendidikan yang sudahmemenuhi SPM.

Pada tahun 2016 pemerintah telah menyalurkan dana  BOS  kepada  sekolah  yang  menggunakan dana   dari   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja Negara (APBN). Setiap dana yang bersumber dari APBN harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya, sebagai mana diatur dalam Undang-undang   republik   indonesia   Nomor   17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahyang telah diterima secara umum.

Disebutkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal (48) bahwa    Pengelolaan dana

pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Setiap lembaga pendidikan dituntut untuk melakukan  pengelolaan  dana  pendidikan  secara baik dan benar sesuai dengan aturan yang ada. Lembaga  pendidikan  harus  mencatat  semua kegiatan yang berkaiatan dengan dana pendidikan mulai  dari  perencanaan  sampai  dengan  evaluasi dan laporan pertanggungjawaban kepada pihak- pihak yang terkait dalam pendanaan.

Transparansi   merupakan   konsep   yang   sangat penting   dan   menjadi  semakin   penting   sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktik good governance di sekolah.Praktik goodgovernance di sekolah mensyaratkan adanya transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan. Sekolah  di  tuntut  untuk  terbuka  dan  menjamin akses stakeholders terhadap berbagai informasi mengenai proses kebijakan sekolah, alokasi anggaran untuk     pelaksanaan kebijakan sekolah, serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.Dengan memiliki akses  terhadap  berbagai  jenis  informasi pelaksanaan  kebijakan  di  sekolah  maka masyarakat dan stakeholdersdapat menilai sejauh mana sekolah telah benar-benar melaksanakan kebijakan tersebut.

Pada  negara-negara  maju  yang  demokratis, biasanya pemerintah menjamin akses warganya untuk mengetahui berbagai informasi mengenai kegiatan pemerintahan.Warga memiliki hak untuk mengetahui tehadap apapun yang terjadi di dalam instansi pemerintah.Berbagai aspek dari setiap kegiatan pemerintah harus terbuka dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat.Setiap pengelola  birokrasi  publik  harus  bersedia  dan dapat menjelaskan menjelaskan setiap aspek dari kehidupan  birokrasi  kepada  masyarakat. Masyarakat dijamin haknya untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang akan dan sedang dilakukan oleh suatu birokrasi pemerintah, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan, serta jumlah rincian anggaranyang digunakan untuk melaksanakan kegiatan itu.

Sementara di Indonesia, hak warga untuk mengetahui apa yang terjadi dalam suatu birokrasi publik seringkali masih sangat terbatas. Apalagi untuk memperoleh informasi tertentu yang bersifat agak sensitif, misalnya anggaran untuk proyek- proyek di suatu birokrasi, masyarakat pada umumnya tidak memiliki akses sama sekali. Jangankan masyarakat, para pejabat dan staf yang ada dalam birokrasi seringkali tidak memiliki informasi mengenai anggaran proyek yang ada di dalam instansi mereka.Biasanya yang mengetahui anggaran proyek di dalam suatu birokrasi pemerintah hanyalah kepala, pimpinan proyek, bendaharawan  proyek.Informasi  mengenai anggaran merupakan barang langka yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu di dalam birokrasi.Begitu juga implementasi di dunia pendidikan, transparansi pengelolaan pendidikan masih  menjadi  barang  mewah,  sehingga  tidak semua orang dapat menikmatinya.

Transparansi   memiliki   keterkaitan   yang   erat dengan akuntabilitas.Transparansi memiliki peran penting dalam pengembangan akuntabilitas, karena dengan mewujudkan transparansi maka pemerintah setidaknya telah mempermudah masyarakat untuk mengetahui tindakannya, rasionalitas dari tindakan itu, serta membandingkan dengan sistem nilai yang ada. Tanpa transparansi maka tidak akan ada akuntabilitas.

Dalam upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotiseme (KKN), peran transparansi sangatlah besar.Rendahnya transparansi sering  memberikan peluang dan kesempatan kepada para pemegang kekuasaan untuk menyalahgunakan kekuasaannya.Semakin  rendah  transparansi semakin  besar peluang  untuk melakukan praktik KKN. Dalam pemerintahan yang tidak transparan, para pejabat publik memiliki kesempatan menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadinya tanpa diketahui oleh masyarakat. Dorongan untuk menyalahgunakan kekuasaan menjadi lebih besar ketika transparansi pemerintahan sangat rendah. Sebaliknya, ketika transparansi sangat tinggi maka para pejabat publik yang ingin menyalahgunakan kekuasaan akan berfikir ulang untuk melakukannya karena merasa khawatir jika tindakannya akan diketahui oleh masyarakat luas.

Dalam pengelolaan keuangan di sekolah, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan  BOS  adalah  pertanggungjawaban sekolah   berkenaan   dengan   pengelolaan   BOS kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat  diakses  oleh  berbagai  pihak  dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tentang penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan tersebut.

Pada pelaksanaannya pengelolaan dana BOS di sekolah masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di tingkat mulai dari penyusunan anggaran, penggunaan sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban BOS. Masih banyak sekolah yang menyampaikan administrasi keuangannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam undang-undang yaitu prinsip transparansi, dan akuntabilitas publik.

Akibat kurangnya transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana BOS di sekolah yang terjadi adalah    masihbanyaknyapenyimpangan- penyimpangan yang terjadi terhadap penggunaan dana  BOS  yang  dilakukan  oleh  oknum-oknum yang berperan di sekolah.

Dalam penyimpangan penggunaan dana BOS, terdapat sebagian modus yang pernah terjadi dan sedang terjadi di beberapa daerah di Indonesia(dikutip dari  www.teraslampung.com, 14

Maret 2015) diantaranya:

1.  Kepala  Sekolah  diminta  menyetor  sejumlah uang tertentu kepada pengelola dana BOS di Diknas dengan dalih mempercepat proses pencairan dana BOS (kasus di hampir semua daerah).

2.  Kepala Sekolah menyetor sejumlah uang tertentu kepada oknum pejabat Diknas dengan dalih untuk uang administrasi.

3.  Para Kepala Sekolah menghimpun dana BOS untuk menyuap pegawai BPKP.

4. Pengelolaan dana BOS tidak sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis)

5.  Sekolah memandulkan peran Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan dengan tujuan mempermudah mengolah dana BOS sendiri.

6.  Sekolah sengaja tidak membentuk Komite sekolah

7.  Dana BOS hanya dikelola oleh Kepala Sekolah dan Bendahara.

8.  Pihak sekolah menarik sumbangan kepada para orang tua siswa dengan dalih dana operasional sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan.

9. Dana BOS sengaja dikelola secara tidak transparan.   Indikasinya   hampir   tidak   ada sekolah yang memasang papan informasi tentang  dana BOS.  Dana BOS  juga rata-rata hanya  diketahui  kepala  sekolah. Pengelolaannya tanpa melibatkan guru. Karena tidak transparan, peluang penyelewengan dana BOS menjadi sangat terbuka. Hampir semua kasus penyelewengan dana BOS disebabkan oleh pengelolaan BOS yang tidak transparan.

10. Pihak sekolah (Kepala Sekolah) hampir selalu berdalih bahwa dana BOS kurang. Kurangnya dana  BOS  itulah  yang  dijadikan  dalih  bagi pihak sekolah untuk menarik dana sumbangan dari para orang tua siswa.

11. Penyusunan RAPBS yang bermasalah (sering dimarkup/markup jumlah siswa). Kepala Sekolah melakukan mark-up jumlah siswa penerima dana BOS.

12. Kepala Sekolah membuat laporan palsu. Honor para guru yang dibayar dengan dana BOS diambil Kepala Sekolah dengan tanda tangan palsu.

13. Pembelian    alat/prasarana    sekolah    dengan kuitansi palsu/pengadaan alat fiktif.

14. Kepala  Sekolah  memakai  dana  BOS  untuk kepentingan pribadi.

Disamping permasalahan-permasalahan tersebut diatas dalam penelitiannya Ristya Dwi Anggraeni (2013)  mengungkapkan  permasalahan  yang muncul mengenai permasalahan pengelolaan dana BOS.

Masalah baru muncul terkait dengan penyelewengan dana BOS, dan ketidakefektifan pengelolan dana BOS. Mulai dari pengalokasian dana tidak didasarkan pada kebutuhan sekolah tapi pada ketersediaan anggaran. Pada tingkat penyelenggara  (Sekolah),  tidak  ada  aturan mengenai    mekanisme penyusunan anggaran.

Penyebab lain juga terjadi pada partisipasi masyarakat yang kurang karena tidak memiliki akses  untuk  mendapat  informasi  mengenai anggaran sehingga mereka tidak  bisa melakukan pengawasan.

Pada pelaksanaannya pengelolaan dana BOS di sekolah masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di tingkat mulai dari penyusunan anggaran, penggunaan sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban BOS. Masih banyak sekolah yang menyampaikan administrasi keuangannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam undang-undang yaitu prinsip transparansi, dan akuntabilitas publik.

SMP Negeri 4 Banjar merupakan salah satu lembaga pendidikan yang ada di Kota Banjar yang memperoleh dana Bantuan Operasional Seko lah. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan dan pertanggungjawaban yang baik untuk mewujudkanakuntabilitas  dan  transparansi dalam pengelolaan dan pertanggungjawabanlaporan keuangannya agar dapat diterima dengan baik olehpublik.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanaakuntabilitas dalam pengelolaan Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 4 Banjar?

2. Bagaimana transparansi dalam pengelolaan Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 4 Banjar?

3. Bagaimana analisis akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 4 banjar

II.    METODOLOGI

2. 1  Metode Penelitian yang Digunakan

Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah kualitatif  yang  memiliki  karakteristik  alami (natural setting) sebagai sumber data lansung, deskriptif,  proses  lebih  dipentingkan  dari  pada hasil, analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif dan makna merupakan hal yang esensial.

Penelitian ini menggunakan metode karena dilakukan pada kondisi yang alamiah. Sugiyono (2013) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah  sebagai  instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil lebih menekankan makna daripada generalisasi.

2. 2  Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer  dalam  penelitian  ini  yaitu  dengan wawancara dengan Kepala Sekolah, Bendahara BOS, Guru dan karyawan di SMP Negeri 4 Banjar. Pengumpulan data skunder dalam penelitian ini yaitu  dengan  dokumen  pendukung  yang  ada  di SMP Negeri 4 Banjar.

Untuk  mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian, maka teknik penelitian yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. 3  Teknik Analisis Data

Analisis  yang dipergunakan dalam penelitian  ini adalah analisis kualitatif. Sehingga dapat diperoleh jawaban yang menyeluruh mengenai materi permasalahannya. Soerjono Soekanto (2001:32) menyatakan pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Dengan menggunakan metode kualitatif,  seorang  peneliti  mengerti  atau memahami gejala yang diteliti.

III.   HASIL DAN PEMBAHASAN

3. 1  Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 4 Banja

Akuntabilitas memiliki peranan penting dalam pengelolaan dana BOS. Akuntabilitas dalam penelitian ini mempresentasikan bahwa dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 4 Banjar dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS Tahun

2016 yaitu Permendikbud Nomor 80 Tahun 2015

tentang   Pengelolaan   dan   Pertanggungjawaban dana BOS Tahun 2016, sehingga tindakan dan pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel kepada publik.

Berdasarkan hasil analisis dokumen dan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah dan Bendahra BOS SMP Negeri 4 Banjar, dapat diperoleh informasi bahwa SMP Negeri 4 Banjar telah membuat dan melaporkan pertanggungjawaban dana BOS secara berkala dan tepat waktu kepada Dinas Pendidikan Kota Banjar melalui Tim Manajmen BOS Kota Banjar. Hal tersebut sesuai dengan prinsip akuntabilitas yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2003) bahwa:  “Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagaglan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan  dan  sasaran  yang  telah dicapai melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.”

Penyajian Laporan Pertanggungjawaban dana BOS di  SMP  Negeri  4  Banjar  dibuat  dan  disajikan dalam bentuk Formulir BOS-K1, BOS-K2, BOS-

K3, BOS-K4, BOS-K5, BOS-K6 yang dilaporakan kepada Dinas Pendidikan Kota Banjar. Untuk laporan pertanggungjawaban kepada Tim Manajmen BOS Provinsi Jawa Barat disajikan dalam Bentuk Formulir BOS-K7 dan BOS-K8, sedangkan untuk laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan dengan menempel Formulir BOS-K1 di papan pengumuman sekolah.

Berdasarkan hasil analisis tersebut diatas, nampak bahwa pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 4 Banjar  sudah  disajikan  secara  akuntabel  sesuai dengan yang ditetapkan berdasarkan Permendikbud No.80 Tahun 2015.

3. 2  Transparansi Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 4banjar

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah.  Dalam  penelitian  ini  informasi tersebut adalah pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).  Transparansi dapat  menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

SMP Negeri 4 Banjar sangat terbuka dalam memberikan informasi keuangan baik kepada pemerintah maupun kepda masyarakat, sehingga dapat dengan mudah mengakses dan mengontrol langsung pengelolaan dana BOS di sekolah hal tersebut  dapat  dibuktikan  dengan diperbolehkannya peneliti melakukan penelitian tentang   pengelolaan   keuangan   BOS   di   SMP Negeri 4 Banjar.

Penerapan prinsip-prinsip transparansi dalam pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 4 Banjar dapat  dilihat  dari perencanaan penggunaan  dana BOS yakni dalam Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) telah dilakukan secara  terbuka  dengan  melibatakan  Komite Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya bahwa SMP Negeri 4  Banjar  telah  melaporkan  Jumlah  dana BOS yang diterima dan melaporkan penggunaan dana BOS baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat.

Bentuk transparansi dalam pengelolaan dana BOS di  SMP  Negeri  4  Banjar  adalah  dengan memberikan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dana BOS kepada pemerintah dan kepada masyarakat yaitu dengan melaporkan penerimaan dana penggunaan dana BOS  melalui papan   pengumuman   sekolah.   Selain   itu   juga sebagai bentuk transparansi publik SMP Negeri 4

Banjar  telah  melaporkan  penggunaan  dana  BOS melalui www.bos.kemendikbud.go.id.

Transparansi dapat mendorong peningkatan akuntabilitas Pengelolaan dana BOS. Sedangkan akuntabilitas akan sulit terlaksana tanpa adanya transparansi serta partisipasi semua unsur sekolah dalam proses pengelolaan dana BOS sehingga ada saling keterkaitan antara akuntabilitas dan transparansi.

IV.   SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti yang telah dijelaskan pada BAB IV, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.  Akuntabilitas pengelolaan anggaran Dana BOS di SMP Negeri 4 Banjar  sudah berjalan dengan baik,  hal tersebut  dapat  dilihat  dalam bentuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS  yang  berisi lampiran formulir BOS-K1, BOS-K2, BOS-K3, BOS-K4, BOS-K5, BOS- K6, BOS-K7, BOS-K7a dan BOS-K8 yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan Bendahara BOS. Lampiran formulir pertanggungjawaban tersebut dikirim kepada Dinas   Pendidikan   dan   Kebudayaan   Kota Banjar   melalui   Tim Manajemen BOS Kota Banjar.

2.  Transparansi dalam pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 4 Banajar sudah berjalan dengan baik.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  kemudahan akses dan keterbukaan dalam perencanaan serta terbuka mengenai informasi penerimaan dana, penggunaan dana serta informasi yang disediakan mengenai pengelolaan dana BOS dalam bentuk RKAS. Serta partisipasi warga sekolah   dalam   pengelolaan   anggaran   dana BOS.

3. Penerapan     prinsip     akuntabilitas     dan transparansi  Dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  Tahun Anggaran

2016 SMP Negeri 4 Banjar telah berjalan dengan baik sesuai dengan   Permendikbud Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan  dan  Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2016.

4.  Ada saling keterkaitan antara transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS. Transparansi dapat mendorong peningkatan akuntabilitas Pengelolaan dana BOS.

V. Daftar Pustaka

Andrianto, Nico. 2007. Transparansi dan Universitas Michigan: Penerbit Bayumedia

Arikunto, Suharsimi, 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta

Departemen Pendidikan Nasional, 2003. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003,Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Depdiknas

Dwiyanto, Agus, 2014. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press

Halim, A. dan Damayanti, T. 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit STIM YKPN Yogyakarta

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 201. Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban BOS untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2016, Jakarta: Kemendikbud

Krina, L. (2003). Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi. (online)(Diakses 8 Februari 2017) tersedia di http://mfile.narotama.ac.id/files/Zakki%20Fala ni/Magang%20PDF/good%20governance.pdf

Minarti sri, 2011. Manajemen Sekolah (Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri), Yogyakarta : Ar-Ruzz Media

Nasution, 2008. Metode Penelitian Hukum, hal 1 Mandar Maju, Bandung

(Visited 28 times, 1 visits today)

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *