Makalah Kewarganegaraan Pancasila Sebagai Ideologi Negara Republik Indonesia dan Kajian Filosofis Terhadap Pancasila Type file : Docx / Pdf
Code file : [ har08mdr7 ]

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem keadilan dan demokrasi yang berlaku di Indonesia selalu mengacu dan berbasis kepada Pancasila dan didukung oleh UUD 1945. Pancasila menjadi sebuah landasan dalam penentuan prinsip dan pandangan hidup serta dasar negara Indonesia. Namun dewasa ini semakin banyak penyimpangan nilai-nilai Pancasila berdasarkan butir-butir yang terkandung didalamnya. Namun nilai tersebut serasa hilang jika dibandingkan dengan kehidupan bangsa pada zaman ini. Penyimpangan pun sudah dianggap hal yang biasa dilakukan, dianggap sebagai sesuatu yang “bisa dilanggar” menjadi “biasa dilanggar”.

Namun butir/nilai yang terkandung dalam sila tersebut semakin hilang dan tersamarkan artinya. Contoh kecil adalah semakin berkurangnya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai Negara Indonesia, kita menganut sistem Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelengaraan pemerintah berdasarkan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai demokrasi pancasila terikat dengan UUD 1945 dan pelaksanaanya harus sesuai dengan UUD 1945.

B. RUMUSAN MASALAH

Dalam makalah berikut beberapa rumusan masalah yang akan kami bahas :

  1. Bagaimana kajian ilmiah terhadap pancasila?
  2. Bagaimana kajian filosofis terhadap pancasila?
  3. Bagaimana peranan Pancasila sebagai Ideologi Negara Republik Indonesia?
  4. Bagaimana kedudukan Pancasila dilihat dari tinjauan formal dan material?
  5. Nilai-nilai dan butir-butir apa yang terkandung dalam Pancasila?
  6. Apa implementasi dari Pancasila bagi Indonesia?
  7. Analisis Pelanggaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-hari

C. TUJUAN

  • Memahami kajian ilmiah dalam Pancasila
  • Memahami kajian filosofis dalam Pancasila
  • Dapat mengetahui peranan Pancasila sebagai Ideologi Negara Republik Indonesia
  • Dapat mengetahui kedudukan Pancasila baik dilihat dari segi formal maupun material.
  • Mengetahui nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila.
  • Dapat mengimplementasikan nilai-nilai dalam Pancasila pada kehidupan sehari-hari.
  • Dapat memamhami nilai-nilai pancasila dan di terapkan dalam kehidupan sehari-hari.

BAB II

PEMBAHASAN

  1. Kajian Ilmiah Pancasila

Kajian Ilmiah Pancasila sebagai suatu kajian ilmiah harus memenuhi syarat ilmiah yaitu dengan metode analisis-analisis abstraksi sistesis. Adapun syarat ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Berobyek

            Syarat suatu pengetahuan ilmiah, bahwa ilmu pengetahuan itu harus memiliki obyek. Di dalam filsafat ilmu pengetahuan dibedakan atas dua macam obyek yaitu “obyek formal” dan “obyek material”. Objek formal Pancasila yang dalam arti formal yaitu Pancasila dalam rumusan yang sudah tertentu bunyinya dan berkedudukan hukum sebagai dasar filsafat Negara. Obyek material, Pancasila adalah suatu obyek yang merupakan sasaran pembahasan dan pengkajian, baik bersifat empirirs maupun non-empiris. Obyek material pembahasan, adalah pandangan hidup bangsa yang sudah lama diamalkan dalam segala aspek, adat dan kebudayaan, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu objek material pembahasan pancasila berupa: lembaran negara, lembaran hukum maupun naskah-naskah resmi kenegaraan yang mempunyai sifat imperatif yuridis. Adapun obyek yang bersifat non-empiris meliputi: nilai moral, serta nilai-nilai religious yang tercermin dalam kepribadian, sifat, karakter dan pola-pola budaya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

  • Bermetode

Salah satu metode dalam pembahasan Pancasila adalah metode “analitico synthetic” yaitu suatu perpaduan metode analitis dan sintesis. Dikarenakan obyek pancasila banyak berkaitan dengan hasil-hasil budaya dan obyek sejarah, maka lazim digunakan metode “hermeneutika” yaitu suatu metode untuk menemukan makna dibalik obyek. Demikian juga metode “koherensi historis”, serta metode “pemahaman, penafsiran dan interpretasi”, metode-metode tersebut senantiasa didasarkan atas hukum-hukum logika dalam suatu penarikan kesimpulan terhadap: UUD 1945, TAP MPR, Perundang-undangan, serta fakta-fakta historis yang telah diakui kebenarannya, diteliti dengan menggunakan metode dan teknik yang bersifat ilmiah agar dapat dipahami obyek secara lebih berhasil, sehingga diperoleh pengetahuan yang benar mengenai obyek itu.

  • Bersistem

Pengetahuan ilmiah harus merupakan suatu kesatuan, artinya keseluruhan proses dan hasil berfikir disusun dalam satu kesatuan yang bulat. Saling berhubungan sehingga diperoleh kesatuan yang organis, harmonis dan dinamis. Pembahasan Pancasila sebagaimana yang terdapat dalam pembukuan UUD 1945 secara ilmiah, harus merupakan suatu kesatuan dan keutuhan.

  • Bersifat Universal

Kebenaran pengetahuan ilmiah harus bersifat universal, tidak terbatas oleh waktu, situasi, maupun jumlah tertentu. Kajian hakikat pada nilai-nilai pancasila bersifat universal, dengan kata lain bahwa inti sari, essensi atau makna yang terdalam dari sila-sila Pancasila adalah universal yang mendukung kebenaran atas kesimpulan dan pertanyaan.

B. Kajian Filosofis Pancasila

Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia. Oleh karena itu sudah merupakan suatu keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikannya dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini berdasarkan pada pada suatu kenyataan secara filosofis dan objektif bahwa bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara mendasarkan pada nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila yang secara filosofis merupakan filosofi bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara.

Secara filosofis, bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara adalah sebagai bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan, hal ini berdasarkan kenyataan objektif bahwa manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Syarat mutlak suatu negara adalah adanya persatuan yang terwujudkan sebagai rakyat (merupakan unsur pokok negara), sehingga secara filosofis negara berpersatuan dan berkerakyatan konsekuensinya rakyat adalah merupakan dasar ontologism demokrasi, karena rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara atas dasar pengertian filosofis tersebut maka dalam hidup bernegara nilai-nilai pancasila merupakan dasar filsafat negara. Konsekuensinya dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus bersumber pada nilai-nilai pancasila merupakan dasar filsafat negara. Konsekuensinya dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus bersumber pada nilai-nilai pancasila termasuk sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu dalam realisasi kenegaraan termasuk dalam proses reformasi dewasa ini merupakan suatu keharusan bahwa pancasila merupakan sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan baik dalam pembangunan nasional, ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan.

Ir. Soekarno ( 1 juni 1945)

 “Pancasila adalah hasil perenungan jiwa yang mendalam. Pancasila itu adalah isi jiwa bangsa Indonesia.kalau filsafat itu adalah “isi jiwa (sesuatu) bangsa”, maka filsafat itu adalah filsafat bangsa. Jadi, Pancasila itu adalah filsafat bangsa Indonesia.”

Fridrich Hegel:

“Pancasila adalah satu sintesa negara yang lahir daripada satu anti tesa”.

Anjuran Pancasila adalah suatu sistem filsafat semua kelima sila adalah tersusun dalam suatu perumusan fikiran filsafat yang harmonis.

  • Pancasila Sebagai Ideologi atau Filsafat Negara Republik Indonesia

Pengertian Ideologi-Ideologi berasal dari kata yunani yaitu iden yang berarti melihat, atau idea yang berarti raut muka, perawakan, gagasan buah pikiran dan kata logi yang berarti ajaran. Dengan demikian ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran atau science des ideas (AL-Marsudi,2001:57).

Menurut pendapat Harol H. Titus. Definisi dari ideologi adalah A term used for any group of ideas concerning various political and economic issues and social philosophies often applied to asystematic scheme of ideas held by groups or classes, artinya suatu istilah yang digunakan untuk sekelompok cita-cita mengenai berbagai macam masalah politik ekonomi filsafat sosial  yang sering dilaksanakan bagi suatu rencana yang sistematis tentang suatu cita-cita yang dijalankan oleh kelompok atau lapisan masyarakat.

Bila kita terapkan rumusan ini pada Pancasila dengan definisi-definisi filsafat dapat kita simpulkan, maka Pancasila itu ialah usaha pemikiran manusia untuk mencari kebenaran, kemudian sampai mendekati, atau menanggap sebagai suatu kesanggupan yang digenggamnya seirama dengan ruang dan waktu. Hasil pemikiran manusia yang sungguh-sungguh secara sistematis radikal itu kemudian dituangkan dalam suatu rumusan rangkaian kalimat yang mengandung suatu pemikiran yang bermakna bulat dan utuh untuk dijadikan dasar, asas, pedoman atau norma hidup dan kehidupan bersama dalam rangka perumusan satu negara Indonesia merdeka, yang diberi nama Pancasila.

Kemudian isi rumusan filsafat yang dinamai Pancasila itu diberi status atau kedudukan yang tegas dan jelas serta sistematis dan memenuhi persyaratan sebagai suatu sistem filsafat. Termaktub dalam Pembukuan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat maka filsafat Pancasila itu berfungsi sebagai Dasar Negara Republik Indonesia yang diterima dan didukung oleh seluruh bangsa atau warga negara Indonesia.

Demikian isi rumusan sila-sila dari Pancasila sebagai satu rangkaian kesatuan yang bulat dan utuh merupakan dasar hukum, dasar moral, kaidah fundamental bagi peri kehidupan bernegara dan masyarakat Indonesia dari pusat sampai ke daerah-daerah.

  • Kedudukan Pancasila
  • Tinjauan Secara Formal

Dengan dicantumkannya Pancasila secara formal di dalam Pembukaan UUD 1945, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Dengan demikian tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas-asas sosial , ekonomi, politik akan tetapi dalam perpaduannya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya, yaitu perpaduan asas-asas kultural, religious dan asas-asas kenegaraan yang unsurnya terdapat dalam Pancasila. Jadi berdasarkan tempat terdapatnya Pancasila secara formal dapat disimpulkan sebagai berikut:

  1. Bahwa rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV.
  2. Bahwa Pembukaan UUD 1945, berdasarkan pengertian ilmiah, merupakan Pokok Kaedah Negara yang Fundamental dan terhadap tertib hukum Indonesia mempunyai dua macam kedudukan yaitu:
  3. Sebagai dasarnya, karena Pembukaan UUD 1945 itulah yang memberi faktor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia.
  4. Memasukkan dirinya di dalam tertib hukum tersebut sebagai tertib hukum tertinggi.
  5. Bahwa dengan demikian Pembukaan UUD 1945 berkedudukan dan berfungsi, selain sebagai Mukaddimah dari UUD 1945 dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, juga bekedudukan sebagai suatu yang bereksistensi sendiri, yang hakikat kedudukan hukumnya berbeda dengan pasal-pasalnya. Karena Pembukaan UUD 1945 yang intinya adalah Pancasila adalah tidak tergantung pada Batang Tubuh UUD 1945, bahkan sebagai sumbernya.
  6. Bahwa Pancasila dengan demikian dapat disimpulkan mempunyai hakikat, sifat, kedudukan dan fungsi sebagai Pokok Kaedah Negara yang Fundamental, yang menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945.
  7. Bahwa Pancasila sebagai inti Pembukaan UUD 1945, dengan demikian mempunyai kedudukan yang kuat, tetap dan tidak dapat diubah dan terletak pada kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia.
  • Tinjauan Secara Material

Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila sebagai hubungan yang bersifat formal, sebagaimana dijelaskan di atas juga hubungan secara material sebagi berikut: Bilamana kita tinjau kembali proses perumusan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, maka secara kronologis, materi yang dibahas oleh BPUPKI yang pertama-tama adalah dasar filsafat Pancasila baru kemudian Pembukaan UUD 1945. Setelah pada sidang pertama Pembukaan UUD 1945 BPUPKI membicarakan dasar filsafat Negara Pancasila berikutnya tersusunlah Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia 9, sebagai wujud bentuk pertama Pembukaan UUD 1945.

Jadi berdasarkan urutan-urutan tertib hukum Indonesia Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi, adapun tertib hukum Indonesia bersumberkan pada Pancasila, atau dengan kata lain Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Hal ini berarti secara material tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia melitputi sumber nilai, sumber materi sumber bentuk dan sifat.

Selain itu dalam hubungannya dengan hakikat dan kedudukan Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah Negara yang fundamental, maka sebenarnya secara material yang merupakan esensi atau inti sari dari Pokok Kaidah Negara Fundamental tersebut tidak lain adalah Pancasila (Notonagoro, tanpa tahun:40)

  • Nilai-Nilai Dasar Pancasila

Pancasila sebagai nilai dasar fundamental negara Republik Indonesia dalil yang sedikit banyak bersifat mutlak. Kita menerimanya sebagai suatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Sila-sila dalam pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat hierarkis dan sistematis. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Indonesia mengandung makna bahwa dalam tiap aspek kehidupan kemanusiaan kemasyarakatan serta kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan.

Adapun negara yang didirikan oleh manusia itu berdasarkan pada kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa (hakikat sila pertama). Negara yang merupakan persekutuan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya atau makhluk yang beradap (hakikat sila kedua). Untuk terwujudnya suatu negara sebagai organisasi hidup manusia maka harus membentuk persatuan ikatan hidup bersama sebagai suatu bangsa (hakikat sila ketiga). Terwujudnya persatuan dalam suatu negara akan melahirkan rakyat sebagai suatu bangsa yang hidup dalam suatu wilayah negara tertentu. Sehingga dalam hidup kenegaraan itu haruslah mendasarkan pada nilai bahwa rakyat merupakan asal-mula kekuasaan negara. Maka merupakan suatu keharusan bahwa negara harus bersifat demokratis serta kekuasaan negara.Suatu keharusan bahwa negara harus dijamin baik sebagai individu maupun secara bersama (hakikat sila keempat).Untuk mewujudkan tujuan negara sebagai tujuan bersama dari seluruh warga negaranya maka dalam hidup kenegaraan harus mewujudkan jaminan perlindungan bagi seluruh warganya, sehingga untuk mewujudkan tujuan seluruh warganya harus dijamin berdasarkan suatu prinsip keadilan yang timbul dalam kehidupan bersama atau kehidupan social (hakikat sila kelima).

Nilai-nilai di ataslah yang merupakan nilai dasar bagi kehidupan kenegaraan, kebangsaaan dan kemasyarakat yang merupakan nilai dasar Pancasila.Secara kausalitas bahwa nilai-nilai Pancasila adalah bersifat objektif dan subjektif.Artinya essensi nilai-nilai Pancasila bersifat Universal yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Sehingga dimungkinkan dapat diterapkan pada Negara lain walaupun namanya bukan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dapat dijelaskan sebagai berikut:

  1. Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri menunjukkan adanya sifat-sifat umum universal dan abstrak, karena merupakan suatu nilai.
  2. Inti dari nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan manusia baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan, maupun daam kehidupan keagamaan.
  3. Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah Negara yang fundamental dan suatu sumber hukum positif Indonesia. oleh karena itu daam hierarki tertib hukum Indonesia berkedudukan sebagai tertib hukum yang tertinggi dan tidak dapat diubah secara hukum, sehingga terletak pada kelangsungan hidup negara. Sedangkan nilai-nilai subjektif pancasila dapat diartikan bahwa keberadaan nilai-nilai pancasila itu bergantung atau melekat pada bangsa Indonesia sendiri. Sebagaimana dijelaskan seperti berikut:
  4. Nilai-nilai pancasila timbul dari bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia sebagai kausamaterialis. Nilai-nilai tersebut timbul atas pemikiran dan kristalisasi nilai luhur bangsa.
  5. Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat (pandangan hidup) bangsa Indonesia sehingga merupakan jati diri bangsa yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan dan kebijaksanaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
  6. Nilai-nilai Pancasila didalamnya terkandung ketujuh nilai-nilai : kerohanian yaitu nilai kebenaran, keadilan, kenaikan, kebijaksanaan etis, estetis dan nilai religious yang manifestasinya sesuai dengan budi nurani bangsa Indonesia karena bersumber pada kepribadian bangsa (Darmodiharjo dalam Pryo Sularso:2008).

Dapat dikatakan bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan das solen atau cita-cita tentang kebaikan yang harus diwujudkan menjadi das sein atau kenyataan. Nilai-nilai Pancasila sebagai nilai fundamental negara.Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam Negara Indonesia.sehingga secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaraan, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia.

Pada tanggal 18 Agustus 1945 telah dipadatkan dan diabstraksikan oleh para pendiri Negara menjadi lima sila dan ditetapkan secara yuridis formal menjadi dasar filsafat Negara Republik Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam ketetapan No.XX/MPRS/1996.Bahkan dasar fundamental moral yang dituangkan dari niai-nilai Pancasila tersebut juga harus mendasari moral dalam kaitannya politik luar negeri Indonesia.Sehingga, hendaknya upaya perbaikan kondisi dan nasib bangsa ini didasarkan pada moralitas, terutama pada moral ketuhanan dan kemanusiaan dalam bingkai dasar Pancasila. Makna nilai-nilai setiap sila pancasila merupakan sesuatu sistem nilai, oleh karena itu pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang sistematis dan hirarkis. Sehingga meskipun dijelaskan secara rinci dalam sila-sila, namun kesemuanya itu tidak dapat dilepaskan keterkaitannya satu sama lain. Adapun nilai yang terkandung dalam setiap sila adalah sebagai berikut:

  1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini meliputi dan menjiwai keempat sila yang lainnya.Terkandung nilai bahwa Indonesia adalah pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya, segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara bahkan moral negara meliputi moral penyelenggara negara, politik negara, pemerintahan negara, hukum dan peraturan perundang-undangan Negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai oleh nilai-nilai Ketuhanan. Nilai ketuhanan merupakan nilai tertinggi dan bersifat mutlak. Kebebadan manusia harus diletakkan dalam kerangka kedudukan manusia sebagai makhluk Tuhan. Oleh karena itu, tidak ada tempat bagi paham ateisme. Demikian juga kebebasan akal manusia juga harus diletakan dibawah nilai Ketuhanan, sehingga tidak ada lagi kritik atas dasar akal terhadap nilai Ketuhanan Yang Maha ESA.

  • Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradap

Dalam sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa negara, HAM, menjunjung tinggi harkat dari martabat manusia sebagai makhluk yang beradap. Oleh karena itu, dalam kehidupan keenegaraan terutama dalam peraturan perundang-undangan tempatnya tujuan ketinggian harkat dan martabat manusia. Terutama hak-hak kodrat manusia sebagai hak dasar (Hak Asasi) harus dijamin dalam peraturan perundangan Negara. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mengandung suatu nilai kesadaran moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi budi pekerti dan hati nurani manusia dalam hubungan dengan nilai dan norma kebudayaan pada umumnya, baik terhadap diri sendiri, terhadap sesame manusia maupun terhadap lingkungannya. Nilai kemanusiaan yang beradap adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang beragama, bermoral dan berbudaya. Kemudian berikutnya nilai-nilai tersebut harus dijabarkan dalam segala aspek kehidupan.

  • Sila Persatuan Indonesia

Dalam sila Persatuan Indonesia terkandung nilai, Negara adalah merupakan persektuan hidup bersama diantara elemen-elemen yang membentuk Negara; suku, ras, kelompok, golongan maupun agama.Perbedaan diantaranya merupakan bawaan kodrat manusia dan juga merupakan ciri khas masing-masing elemen. Konsekuensinya Negara adalah beranekaragaman tetapi tetap satu, mengikatkan diri dalam satu persatuan yang dilukis dalam suatu semboyan : “Bhineka Tunggal Ika”. Negara memberikan kebebasan atas individu golongan, suku, ras, maupun agama untuk merealisasikan seluruh potensi dalam kehidupan bersama yang bersifat integral.

  • Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaran/Perwakilan.

Dalam sila kerakyatan terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak harus dilakukan dalam kehidupan bernegara. Nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat:

  1. Adanya pebedaan yang harus disertai tanggungjawab baik terhadap masyarakat maupun secara moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  2. Menjunjung tinggi harkat dan martabat.
  3. Menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan hidup bersama.
  4. Mengakui perbedaan individu, kelompok, ras, suku, maupun agama, karena perbedaan adalah bawaan kodrat manusia. Mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu, kelompok, ras, suku maupun agama. Megarahkan perbedaan dalam suatu kerjasama kemanusiaan yang adil dan beradap. Menjunjung tinggi azas musyawarah. Mewujudkan dan mendasarkan suatu keadilan dalam kehidupan sosial agar terciptanya tujuan bersama seterunya nilai-nilai tersebut dikongkritkan dalam kehidupan bersama yaitu, kehidupan kenegaraan baik menyangkut aspek moralitas kenegaraan, aspek politikm aspek hukum dan perundangan.
  • Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Dalam sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga sampai keempat. Dalam sila tersebut terkandung nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama.Maka nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama adalah keadilan yang didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan.Yaitu, keadilan hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia ain, manusia dengan masyarakat bangsa dan Negara serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Konsekuensi nilai keadilan yang harus terwujud adalah :

  1. Keadilan distributive yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap rakyatnya.
  2. Keadilan legal yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negaranya.
  3. Keadilan komunitatif adalah hubungan keadilan antara warga negara satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

Sehingga untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia haruslah tercapai sebuah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan.Yang didasari oleh adanya persatuan Indonesia. Persatuan tersebut didasari oleh kemanusiaan yang adil dan beradap yang menjadi dasar segala pelaksanaanya adalah kayakinan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa. Disinilah perwujudan manusia sebagai makhluk sosial yang religius dalam etika kehidupan berbangsa.

  • Pengalaman Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari

Ketuhanan Yang Maha Esa (Bintang).

  1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaanya terhadap Tuhan Yang Maha Esa
  2. Masyarakat Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradap.
  3. Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
  6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
  7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Yang Adil dan Beradab (Rantai)

  1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
  2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa adanya membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
  3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
  4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
  5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
  6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
  7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
  8. Berani membela kebenaran dan keadilan.
  9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
  10. Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Persatuan Indonsia (Pohon Beringin).

  1. Mampu menenmpatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
  2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
  3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
  4. Mengembangkan rasa sila pertama.
  5. Memlihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
  6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhineka Tunggal Ika.
  7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan (Kepala Banteng).

  1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
  2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
  3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
  4. Musyawarah untuk mecapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
  5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
  6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggungjawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
  7. Didalam musyawarah diutamakan kepentinan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
  8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
  9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
  10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Padi dan Kapas)

  1. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
  2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
  3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
  4. Menghormati hak orang lain.
  5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
  6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
  7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
  8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
  9. Suka bekerja keras.
  10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
  11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.
  • Analisis Pelanggaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-hari

            Dengan mengutip salah satu berita yang di post di website detik.com mengenai pembunuhan seorang ibu RT oleh perampok, dapat diketahui bahwa kasus tersebut telah melanggar nilai Pancasila. Untuk lebih memahami nilai Pancasila mana yang telah dilanggar, maka diperlukan analisis terlebih dahulu.

            Kasus yang terjadi pada ibu RT tersebut merupakan kasus pembunuhan dan perampokan yang dilakukan secara sengaja. Peristiwa tersebut menimbulkan satu korban jiwa dan juga merugikan keluarga korban atas perampokan dan pembunuhan yang terjadi. Karena selain membunuh, perampok tersebut juga mengambil beberapa harta benda korban dan keluarga korban, seperti perhiasan dan ponsel.

            Kemudian, jika kita perhatikan, pada kasus pembunuhan dan perampokan tersebut telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia dimana si perampok telah mengambil secara paksa atau tanpa izin sesuatu yang bukan haknya dalam konteks ini adalah harta benda, dan juga terdapat pelanggaran nilai moral yang berlaku di lingkungan masyarakat yaitu dengan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai moral yang dianut masyarakat Indonesia, serta melanggar nilai-nilai Pancasila. Nilai pancasila yang telah dilanggar dalam kasus ini adalah nilai Pancasila poin ke-2 yaitu ‘kemanusiaan yang adil dan beradab’. Sudah sangat jelas sekali bahwa kasus pembunuhan dan perampokan yang terjadi pada ibu RT tersebut merupakan perbuatan yang tidak beradab dan tidak berperikemanusiaan.

            Jadi, dari kedua analisis tersebut yaitu analisis kasus dan analisis pelanggaran nilai Pancasila, dapat diambil kesimpulan bahwa kasus pembunuhan dan perampokan yang terjadi pada ibu RT tersebut telah melanggar HAM, nilai moral, dan terutama telah melanggar Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia yang selalu menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Nilai Pancasila yang telah dilanggar terdapat pada poin ke-2 yang berbunyi ‘kemanusiaan yang adil dan beradab’.

            Dari kasus tersebut, banyak pelajaran yang dapat diambil, bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki dasar negara Pancasila harus bisa lebih mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Tidak seharusnya kita sebagai bangsa Indonesia melanggar nilai-nilai Pancasila terutama jika pelanggaran tersebut merugikan orang lain atau pun lingkungan di sekitar kita.

BAB III

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Tugas dan kewajiban manusia Indonesia yang ber-Pancasila adalah sebagai berikut:

  1. Menjunjung tinggi dan mematuhi serta setia dengan penuh keimanan dan ketakwaan akan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing.
  2. Menghormati dan menaati serta harus juga setia pada dasar negara Pancasila, yang merupakan konsesus nasional.

Dengan demikian diharapkan pada setiap diri pribadi manusia Indonesia, memiliki cirri khas yang membedakannya dengan bangsa lain. Ada kesamaan  konsep untuk tercapainya kebahagiaan hidup, yaitu keselarasan, keseimbangan, dan keserasian:

  1. Dalam kehidupan pribadi
  2. Dalam hubungan manusia dan masyarakat
  3. Dalam hubungan manusia dengan alam
  4. Dalam hubungan bangsa dengan bangsa lain
  5. Dalam hubungan manusia dengan Tuhannya untuk mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan batiniah.

Dari contoh kasus , banyak pelajaran yang dapat diambil, bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki dasar negara Pancasila harus bisa lebih mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Tidak seharusnya kita sebagai bangsa Indonesia melanggar nilai-nilai Pancasila terutama jika pelanggaran tersebut merugikan orang lain atau pun lingkungan di sekitar kita.

B. Saran

Kita harus menetapkan nilai-nilai yang terkandung pada pancasila dalam kehuidupan sehari-hari. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia sangat cocok untuk dijadikan pedoman dalam melakukan setiap perbuatan yang sesuai dengan aturan yang berlaku didalam masyarakat.

Daftar Pustaka

  • http://syuekri.blogspot.com/2012/10/hubungan-pancasila-dengan-uud-1945.html http://buhartini.wordpress.com/2012/10/16/nilai-nilai-dasar-pancasila/  Buku panduan mata kuliah pendidikan Pancasila
  • http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=13&ved=0CCwQFjACOAo&url=http%3A%2F%2Fbisikankalbu.files.wordpress.com%2F2008%2F11%2F4-santiaji-pancasila.pdf&ei=qphxUPidCIjkrAfF1IHgDQ&usg=AFQjCNHmOVMXkcLH6AKvboc73GJ54iRSnA&sig2=q_kMWFKPCf_C01L2XlUlqw
  • http://depidpu.blogspot.com/2012/01/nilai-nilai-dasar-instrumental-dan.html
(Visited 9 times, 1 visits today)

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *